iklan diskominfo


 


 

terkini

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Zoom Meeting Peluncuran Indikator IPKD MCP KPK Tahun 2025

Patroli Sukabumi
, Rabu, Maret 05, 2025 WIB Last Updated 2025-03-05T09:54:48Z


PATROLI SUKABUMI.CO.ID—Hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 bertempat dilokasi Pendopo Sukabumi. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP, bersama Bupati Sukabumi, Drs.H. Asep Japar.MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H.Ade Suryaman SH.MM, dan jajaran OPD, menghadiri peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025. Acara ini diinisiasi oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting.


Dalam kesempatanya Pimpinan KPK Setyo Budianto mengatakan “Saya mengajak para kepala daerah untuk bersama-sama mencegah korupsi. Sebab pemberantasan korupsi bukan hanya penegakan hukum, namun pencegahan merupakan segala-galanya.Seringkali pencegahan dianggap sepele. Padahal, pencegahan paling efektif adalah penindakan. Berbicara pencegahan, terdapat delapan area pencegahan korupsi daerah yang masuk ke dalam IPKD MCP 2025. Dari semua itu, mengerucut ke 16 sasaran dan 111 indicator. Indikator itu berbicara skor yang menjadi acuan. Alangkah baiknya tidak hanya mengejar angka, namun ke upaya pencegahan itu bisa dimaksimalkan dari hulu ke hilir.”Ungkapnya


Sementara itu Budi Azhar menjelaskan “Bahwasanya kegiatan ini bertujuan untuk memberikan panduan dan acuan kepada pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait pencegahan korupsi.Mudah-mudahan dengan guidance dari KPK tentang pencegahan korupsi ini, kita bisa menjalankannya dengan baik sehingga Kabupaten Sukabumi dapat menjalankan tata kelola yang baik dan terbebas dari korupsi," harapnya. daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah korupsi. Hal itu demi mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah).Kita maksimalkan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencegah terjadinya korupsi.Selain itu, untuk mengantisipasi potensi korupsi, maka dalam setiap kebijakan akan berpedoman teguh terhadap aturan.Intinya, setiap kebijakan yang kita buat akan disesuaikan dan berpegang terhadap aturan yang berlaku.”Ungkapnya. *(GUNTA)

 


Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Zoom Meeting Peluncuran Indikator IPKD MCP KPK Tahun 2025

Terkini