Bupati Sukabumi Buka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa

PATROLI-SUKABUMI—Hari Kamis tanggal 12-10-2023 brtempat di Aula Setda, Palabuhanratu. Bupati Sukabumi Drs.H.Marwan Hamami.MM membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa.Workshop ini dengan Tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan”              

Dalam kesempatanya Koord Pengawas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akutansibilitas Pemda 2 BPK RI Prov Jabar Jaya Rahmad mengatakan “ Bahwsanya kegiatan yang diselenggarakan Oleh BPK RI Provinsi Jabar ini. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa atau perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan desa dan memberikan informasi pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan hasil pengelolaan desdiikuti. Serta untuk mendorong peningkatan kapasitas perangkat desa dan Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan Desa dan pembangunan desa. Kegiatan ini diikuti oleh 150 desa dari 47 kecamatan se-kabupaten Sukabumi.”Ungkapnya.

Sementara Itu menurut Bupati mengtakan“ Workshop ini merupakan komitmen untuk mewujudkan desa-desa yang lebih kuat, mandiri dan berkelanjutan.Kegiatan ini merupakan langkah yang sangat baik karena dalam prosesnya akan terjadi transformasi ilmu yang sangat bermanfaat dalam peningkatan kinerja.Saya telah mengeluarkan intruksi berupa peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai tindaklanjut dari perkembangan perubahan peraturan perundang undangan khususnya pengelolaan keuangan desa.Saya juga telah membuat pedoman teknis pengelolaan keuangan desa khususnya berkaitan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dan Saya mengeluarkan intruksi ini untuk mengamankan bapa dan ibu dalam pengelolaan keuangan desa.Prioritas penggunaan dana desa di kabupaten sukabumi selama 3 (tiga) tahun terakhir fokus pada 3 (tiga) prioritas, yaitu: 1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; 2) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan 3) mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa.”Ungkap Bupati.*(GUNTA )